Home Search results for Sebutkan Dan Jelaskan Tugas Dan Wewenang Mpr Menurut Uud 1945?

Sebutkan Dan Jelaskan Tugas Dan Wewenang MPR Menurut UUD 1945?

  
Sebutkan Dan Jelaskan Tugas Dan Wewenang MPR Menurut UUD 1945?

Jelaskan Tugas serta Wewenang MPR

Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang biasa kita kenal bersama sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat ini merupakan salah satu lembaga legislatif yg mempunyai peran begitu penting bagi ketatanegaraan indonesia.

Lembaga negara yg dulunya pernah memegang kekuasaan tertinggi ini nyatanya masih mempunyai sebagian besar kekuasaannya yg tercermin pada tugas serta wewenang MPR.

Mungkin kamu akan bertanya-tanya apa saja tugas serta kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat itu?

Nah berikut akan kami hidangkan tugas dan wewenang lembaga negara Majelis Permusyawaratan Rakyat yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945:


1. Mengubah serta memutuskan Undang-Undang Dasar

Lembaga negara MPR mempunyai kewenangan buat mengganti dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, namun tak diperbolehkan buat mengubah pembukaan UUD 1945 beserta bentuk NKRI.

Untuk tahapan atau proses dalam pengubahan UUD 1945 bisa kamu simak dalam rangkaian tahapan sebagai berikut:
  1. Dalam pengubahan Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR yang mengajukan pengubahan tadi.
  2. Usulan pengubahan ditulis bersama memuat secara terperinci pasal yang diusulkan buat diubah, disertai juga dengan alasan yg kuat dan logis.
  3. Usulan tersebut kemudian diajukan kepada pimpinan MPR
  4. Setelah diterima, pimpinan MPR lalu akan melakukan pemeriksaan kelengkapan usulan, mulai dari jumlah pengusul, pasal yang diusulkan, beserta karena. Pemeriksaan ini dilakukan paling lama yaitu 30 hari sejak usulan diterima.
  5. Dalam proses pemeriksaan usulan tersebut, ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengadakan rapat dengan pimpinan fraksi dan pimpinan anggota kelompok.
  6. Jika usulan yg ada dinyatakan tak sesuai atau tidak mememuhi persyaratan maka, pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan memberitahukan penolakan tadi secara tertulis bersama disertai alasan penolakan.
  7. Namun apabila usulan tersebut telah memenuhi persyaratan yg ada dan dinyatakan sesuai, maka ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat harus mengadakan sidang paripurna.
  8. Pelaksaan sidang paripurna ini diadakan paling lambat 60 hari sejak usulan dinyatakan sesuai.
  9. Keberhasilan sidang paripurna mengenai pengubahan pasal Undang-Undang Dasar 1945 dipengaruhi oleh persetujuan sekurang-kurangnya 50% dari jumlah anggota dan ditambah 1 anggota.


2. Melantik Presiden serta Wakil Presiden hasil pemilihan umum

MPR pula mempunyai tugas yaitu melantik Presiden serta wapres yang akan terjadi pemilihan awam, yg mana peresmian tadi dilaksanakan dalam sidang paripurna MPR.

Dalam masa sebelum reformasi, MPR sebagai lembaga tertinggi negara mempunyai wewenang buat memilih Presiden dan wapres melalui suara terbanyak.

Namun wewenang tadi sudah dicabut sendiri oleh MPR setelah masa reformasi.

Kewenangan ini dicabut serta diputuskan pada sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat-RI ke-7.

Pada tanggal 9 November 2001 yang menyatakan bahwa Presiden serta Wakilnya di pilih secara langsung oleh warga .

3. Memberhentikan Presiden serta Wakil Presiden

Dalam kekuasaannya, MPR pula memiliki wewenang buat memutuskan usul pemberhentian Presiden dan wapres dalam masa jabatannya, bila dinilai telah melanggar hukum serta ketentuan yang ada.

Namun pada melakukan kewenangan ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat memerlukan usulan DPR yg sudah dilengkapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi, yg menyatakan bahwa Presiden atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau wapres.

Usulan pemberhentian Presiden/Wakil Presiden ini akan dianggap sah dan sesuai bila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  • Sidang paripurna dihadiri sekurang-kurangnya tigaperempat anggota MPR
  • Dan usulan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir


4. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden

Wakil Presiden mampu menggantikan letak Presiden bila diketahui bahwa Presiden sudah berhenti atau diberhentikan dari jabatannya, ataupun tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai Presiden.

Pelantikan wapres menjadi Presiden ini sanggup dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada pelaksanaan sidang paripurna.

Dimana pada sidang ini, Wakil Presiden yang akan dilantik menjadi Presiden wajib bersumpah menurut kepercayaan serta berjanji beserta benar-benar-benar-benar dihadapan para pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat serta pula pimpinan Mahkamah Agung.

5. Memilih Wakil Presiden

Apabila telah terjadi kekosongan kekuasaan wapres, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat berhak mengadakan sidang paripurna buat melantik Wakil Presiden dari 2 calon usulan Presiden.

Baca Juga

6. Memilih Presiden serta Wakil Presiden

Sedangkan bila terjadi kekosongan kekuasaan bersama yaitu Presiden dan wapres tidak bisa menjalankan tugasnya beserta benar , ataupun sudah diberhentikan dari jabatannya.

Baca Juga: Sebut Dan Jelaskan Ciri Kebahasaan Yang Digunakan Pada Teks Prosedur?

Maka MPR berhak menentukan dan memutuskan Presiden dan wapres yang baru melalui usulan partai politik yg memiliki suara terbanyak pada pemilihan awam sebelumnya.

80 Contoh Soal UTS PPKN Kelas 10 SMA Dan Kunci Jawabannya

  
80 Contoh Soal UTS PPKN Kelas 10 Sekolah Menengah Atas Dan Kunci Jawabannya

80 Contoh Soal UTS PPKN Kelas 10 Sekolah Menengah Atas Dan Kunci Jawabannya - Hai para pencari ilmu, bertemu kembali dengan aku tentunya melalui situs blog paling top, dimana semua berita akan dibagikan secara gratis buat kemaslahatan beserta.

Pada kesempatan ini, saya akan menyebarkan 80 contoh soal UTS PPKN untuk kelas 10 SMA (SMA), dimana 80 soal tadi mirip dengan biasa sudah dilengkapi beserta kunci jawaban, yg mana kunci jawaban ini tentunya akan memudahkan anda dalam mengetahui jawaban yang betul dari masing-masing soal.

Nah, bagi kamu yang telah tak sabar buat segera berlatih mengerjakan soal, atau mengasah kemampuan didalam mata pelajaran PPKN, silahkan simak soal berikut adalah:

PETUNJUK UMUM
1. Tulis namamu di sudut kanan atas
2. Bacalah setiap soal beserta teliti.
3. Kerjakan dulu soal yg kamu anggap gampang.
4. Periksa kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan dalam Pengawas/Guru

A. Jawablah soal dibahwah ini beserta benar !

1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berada di bawah koordinasi menteri....
a. Kesehatan
b. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
c. Koordinator Bidang Perekonomian
d. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
e. Lingkungan Hidup
Jawaban: a

2. Menurut Zul Afdi Ardian, pada hakikatnya pembagian kekuasaan dapat dibagi dalam dua cara, yaitu secara....
a. Vertikal serta horizontal
b. Sentralisasi dan desentralisasi
c. Legislatif serta eksekutif
d. Legislatif dan yudikatif
e. Eksekutif serta yudikatif
Jawaban: a

3. Kekuasaan buat membuat undang-undang disebut kekuasaan....
a. Yudikatif
b. Eksekutif
c. Legislatif
d. Parlementer
e. Presidensial
Jawaban: c

4. Kekuasaan buat melaksanakan undang-undang disebut kekuasaan....
a. Yudikatif
b. Eksekutif
c. Legislatif
d. Parlementer
e. Presidensial
Jawaban: b

5. Landasan aturan kementerian Negara Republik Indonesia merupakan....
a. Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945
b. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945
c. Pasal 19 UUD 1945
d. Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945
e. Pasal 21 UUD 1945
Jawaban: a

 6. Di bawah ini yg merupakan kementerian yg mengatur urusan pemerintahan yang nomenklatur/nama kementeriannya secara tegas disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan....
a. Kementerian Hukum dan HAM
b. Kementerian Keuangan
c. Kementerian Perindustrian
d. Kementerian Pertahanan
e. Kementerian Dalam Negeri
Jawaban: d

7. Lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurusi kasus kependudukan dan keluarga berencana yaitu....
a. ANRI
b. BKKBN
c. BKPN
d. BMKG
e. BIN
Jawaban: b

8. Kementrian yg bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yg berada di dalam lingkup tugasnya dianggap....
a. Kementerian Dalam Negeri
b. Kementerian Luar Negeri
c. Kementerian Pertahanan
d. Kementerian Koordinator
e. Kementerian Hukum serta HAM
Jawaban: d

9. Di bawah ini yang bukan adalah kementerian yg menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi serta sinkronisasi program pemerintah, yaitu....
a. Kementerian koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
b. Kementerian koordinator Bidang Perekonomian
c. Kementerian koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
d. Kementerian Kesehatan
e. Kementerian Sekretariat Negara
Jawaban: e

10. Pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian merupakan pengertian pembagian kekuasaan menurut....
a. Jimly Asshidiqie
b. Zul Afdi Ardian
c. John Locke
d. Montesquieu
e. Moh. Kusnardi serta Harmaily Ibrahim
Jawaban: e

11. Organisasi di suatu daerah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah serta ditaati rakyatnya diklaim....
a. Daerah
b. Regional
c. Negara
d. Pemerintah
e. Lembaga
Jawaban: c

12.negara merupakan kekuatan dari sekelompok manusia yagn berada atau tinggal di daerah suatu negara merupakan pengertian negara menurut....
a. Robert Mac Iver
b. George Jellineck
c. Sunarko
d. Miriam Budiardjo
e. Joko Sutono
Jawaban: b

13. Negara mempunyai kekuatan fisik secara legal merupakan sifat negara yg ....
a. Monopolis
b. Memaksa
c. Mencakup semua
d. Bilateral
e. Multilateral
Jawaban: b

14. Negara sebagai organisasi kekuasaan terdiri atas jabatan-jabatan serta buat mengatur rakyat bersama kekuasaannya. Pernyataan tadi merupakan definisi negara sebagai....
a. Organisasi kekuasaan
b. Organisasi politik
c. Organisasi kesusilaan
d. Negara intergralistik
e. Negara federal
Jawaban: a

15. Suatu negara memiliki susunan masyarakatnya kesatuan, segala golongan, dan berhubungan erat dengan yg lainnya sebagai suatu kesatuan merupakan ciri....
a. Negara federal
b. Negara komunis
c. Negara integralistik
d. Negara serikat
e. Negara sosialis
Jawaban: c

16. Negara dalam menetapkan tujuan beserta rakyatnya merupakan sifat negara yang....
a. Monopoli
b. Memaksa
c. Mencakup semua
d. Bilateral
e. Multilateral
Jawaban: a

17. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1. Memaksa
2. Monopoli
3. Mencakup semua
4. Kesatuan
5. Demokrasi
Berdasarkan pernyataan diatas, yang merupakan sifat hakikat negara menurut Miriam Budiardjo, yaitu....
a. 1, 2, dan 3
b. 2, 3, dan 4
c. 3, 4, dan 5
d. 2, 4, dan 5
e. 1, 2, dan 5
Jawaban: a

18. Semua orang yg menjadi penghuni suatu negara dianggap....
a. Rakyat
b. Penduduk
c. Warga negara
d. Bukan penduduk
e. Orang asing
Jawaban: a

19. Mereka yang berada atau tinggal di wilayah suatu negara hanya untuk batas waktu tertentu serta tidak bermaksud menetap disebut....
a. Rakyat
b. Penduduk
c. Warga negara
d. Bukan penduduk
e. Bukan masyarakat negara
Jawaban: d

20. Mereka yg secara hukum sebagai anggota negara dan mengakui bahwa pemerintahan negara itu merupakan pemerintahan yang sah dianggap....
a. Warga negara
b. Bukan masyarakat negara
c. Rakyat
d. Penduduk
e. Bukan penduduk
Jawaban: a

21. Wilayah NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan bersama undang-undang merupaksal pasal....UUD 1945
a. 24
b. 25A
c. 25B
d. 25C
e. 26
Jawaban: b

22. Berikut ini yang adalah batas alamiah wilayah daratan suatu negara, kecuali....
a. Sungai
b. Danau
c. Pegunungan
d. Lembah
e. Pagar tembok
Jawaban: e

23. Di bawah ini yg termasuk ke dalam batas buatan daerah daratan suatu negara adalah....
a. Sungai
b. Pegunungan
c. Danau
d. Patok besi
e. Lembah
Jawaban: d

24. Perairan berupa samudera , laut, selat, danau, dan sungai dianggap....
a. Wilayah daratan
b. Daerah lautan
c. Wilayah udara
d. Daerah negara
e. Wilayah teritorial
Jawaban: b

25. Tokoh yang mengembangkan konsepsi pokok tentang kelautan Res nullius, yaitu....
a. John Sheldon
b. Hugo de Groot
c. Montesuieu
d. Miriam Budiardjo
e. John Locke
Jawaban: a

26. Konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu bisa diambil serta dimiliki oleh masing-masing negara, yaitu....
a. Res communis
b. Res nullius
c. Res sanguinis
d. Res soli
e. Res teritorial
Jawaban: b

27. Konferensi aturan laut internasional III diselenggarakan dalam tahun....
a. 1980
b. 1981
c. 1982
d. 1983
e. 1984
Jawaban: c

28. Wilayah laut suatu negara yg jaraknya 200 mil laut diukur dari pantai diklaim....
a. Batas laut teritorial
b. Batas zona bersebelahan
c. Zona ekonomi ekslusif
d. Batas landas benua
e. Batas regional kelautan
Jawaban: c

29. Wilayah suatu negara yang berada di luar daerah negara itu dianggap....
a. Wilayah daratan
b. Daerah lautan
c. Wilayah udara
d. Wilayah ekstrateritorial
e. Wilayah negara
Jawaban: d

30. Tokoh yg menyatakan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan atas daerah udaranya hingga yg diperlukan buat menjaga keamanannya merupakan....
a. Schacter
b. Cooper
c. Hugo de Groot
d. John Sheldon
e. Fauchille
Jawaban: a

31. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian Perindustrian
3. Kementerian Perdagangan
4. Kementerian Pertanian
5. Kementerian Luar Negeri
6. Kementerian Kehutanan
7. Kementerian Pertahanan
Berdasarkan pernyataan diatas yg adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur/nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945, yaitu....
a. 1 serta 2
b. 2 serta 3
c. 3 serta 5
d. 5 dan 7
e. 6 serta 7
Jawaban: d

32. Di bawah ini yg termasuk ke dalam kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, serta sinkronisasi program pemerintah adalah....
a. Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup
b. Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan serta Kementerian Perhubungan
c. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Sosial
d. Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Pemuda serta Olahraga
e. Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Perumahan Rakyat
Jawaban: d

33. Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas serta korupsi, kolusi, dan nepotisme menurut UU Republik Indonesia angka.....
a. 25 Tahun 1999
b. 26 Tahun 1999
c. 27 Tahun 1999
d. 28 Tahun 1999
e. 29 Tahun 1999
Jawaban: d

34. Penyelenggaraan negara dalam arti sempit, yaitu....
a. Eksekutif
b. Legislatif
c. Yudikatif
d. Konstitutif
e. Eksaminatif
Jawaban: a

35. Kekuasaan buat menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter adalah kekuasaan....
a. Konstitutif
b. Eksekutif
c. Legislatif
d. Yudikatif
e. Moneter
Jawaban: e

36. Tokoh yagn mempelopori konsepsi yg menyatakan bahwa laut itu dapat diambil serta dimiliki oleh masing-masing negara merupakan....
a. Huge de Groot
b. Jhon Sheldon
c. Miriam Budiardjo
d. Sunarko
e. George Jellineck
Jawaban: b

37. Konferensi hukum laut internasional III diselenggarakn oleh PBB dalam....
a. 10 Desember 1982
b. 11 Desember 1982
c. 12 Desember 1982
d. 13 Desember 1982
e. 14 Desember 1982
Jawaban: a

38. Wilayah udara itu haruslah hingga dalam ketinggian di mana udara masih cukup mampu mengangkat balon dan pesawat udara, merupakan pengertian dari....
a. Teori keamanan
b. Teori pengawan cooper
c. Teori udara bebas
d. Teori lepas landas
e. Teori udara
Jawaban: e

39. Batas wilayah Indonesia sebelah timur berbatasan langsung bersama....
a. Pulau Kalimantan
b. Timor Leste
c. Samudera Hindia
d. Samudera Atlantik
e. Papua Nugini
Jawaban: e

40. Proses permohonan kewarganegaraan oleh masyarakat negara asing menjadi warga negara suatu negara diklaim....
a. Naturalisasi
b. Deportasi
c. Imigrasi
d. Imigrasi
e. Transmigrasi
f. Sosialisasi
Jawaban: a

41. Jelaskan pembagian kekuasaan menurut Montesquieu!
Jawaban: menurut Montesquieu seorang pemikir berkebangsaan Prancis mengemukakan teorinya yang disebut trias politica. Dalam bukunya yg berjudul L’esprit des Lois pada tahun 1748 menawarkan cara lain yg agak berbeda dari pendapat John Locke. Menurut Montesquieu tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke pada tiga bagian, yaitu:
a. Kekuasaan legislatif (menciptakan undang-undang)
b. Kekuasaan eksekutif (melaksanakan undang-undang)
c. Kekuasaan yudikatif (mengadii bila terjadi pelanggaran atas undang-undang)

42. Jelaskan yg dimaksud beserta kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif!
Jawaban:
- Kekuasaan legislatif merupakan membuat undang-undang
- Kekuasaaan eksekutif adalah melaksanakan undang-undang
- Kekuasaaan yudikatif merupakan mengadili apabila terjadi pelanggaran atas undang-undang

43. Sebutkan pembagian kekuasaan secara horizontal!
Jawaban:
a. Kekuasaan konstitutif
b. Kekuasaan eksekutif
c. Kekuasaan legislatif
d. Kekuasaan yudikatif
e. Kekuasaan eksaminatif
f. Kekuasaan moneter

44. Sebutkan contoh lembaga pemerintah nonkementerian!
Jawaban:
a. Badan Intelijen Negara (BIN)
b. Badan Narkotika Nasional (BNN)
c. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
d. Badan Urusan Logistik (BULOG)
e. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
f. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

45. Jelaskan menurut pendapatmu mengenai nilai-nilai Pancasila pada penyelenggaraan pemerintahan!

Jawaban: Pancasila pada kedudukannya tak jarang diklaim sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara. Dalam pengertian ini, Pancasila merupakan suatu dasar nilai-nilai atau norma untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila adalah suatu dasar buat mengatur penyelenggaraan negara. Dengan demikian, semua pelaksanaan serta penyelenggaraan pemerintahan negara, terutama segala perundang-undangan termasuk proses reformasi segala bidang dewasa ini, dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila merupakan asal kaidah aturan negara yg secara konstitusional mengatur Negara Republik Indonesia dengan semua unsur-unsurnya, yaitu rakyat, daerah, serta pemerintahan negara.

46. Sebutkan pengertian negara menurut Miriam Budiardjo!
Jawaban: pengertian negara menurut Miriam Budiardjo adalah organisasi kekuasaan atau integrasi kekuasaan politik, beliau terorganisasi pokok kekuasaan politik.

47. Sebutkan hakikat negara mneurut Miriam Budiardjo!
Jawaban: Menurut Miriam Budiardjo (1984), sifat hakikat negara meliputi hal-hal berikut.
a. Sifat memaksa
b. Sifat monopoli
c. Sifat mencakup seluruh (all-embracing)

48. Jelaskan perbedaan penduduk dan bukan penduduk!
Jawaban: penduduk merupakan semua orang yg bertempat tinggal menetap (berdomisili) di suatu daerah tertentu. Sedangkan bukan penduduk, mereka berada atau tinggal di wilayah suatu negara buat batas waktu tertentu dan tidak bermaksud bertempat tinggal menetap.

49. Jelaskan dua konsepsi pokok tentang wilayah lautan!
a. Res nullius, yaitu konsepsi yg menyatakan bahwa laut itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. Tokohnya ialah John Sheldon (1584-1654) dari Inggris
b. Res communis, yaitu konsepsi yang beranggapan bahwa laut itu adalah milik warga dunia pada akhirnya tak bisa diambil atau dimiliki oleh masing-masing negara. Konsepsi ini sudah dikembangkan oleh Hugo de Groot (Grotius) dari Belanda tahun 1608 dalam buku Mare Liberum (Laut Bebas) lantaran konsepsi inilah Grotius dianggap sebagai Bapak Hukum Internasional.

50. Sebukan pasal 28E serta pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mengenai kebebasan beragama!
Jawaban:
Pasal 28E
(1) Setiap orang bebas memeluk kepercayaan dan beribadat menurut agamanya, menentukan pendidikan serta pengajaran, menentukan pekerjaan, menentukan kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di daerah negara dan meninggalkannya serta berhak pulang.
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini agama, menyatakan pikiran dan perilaku, sesuai dengan hati nuraninya.
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat
Pasal 29
(1) Negara didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
(2) Negara mengklaim kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

41. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Hal tadi tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal.....
a. 5 ayat 1
b. 20 ayat 1
c. 21 ayat 1
d. 22 ayat 1
e. 23 ayat 1
Jawaban: a

42. Wewenang MPR kini terbatas pada hal-hal berikut, kecuali....
a. Mengubah serta menetapkan Undang-Undang Dasar 1945
b. Melantik presiden serta wakil presiden
c. Menentukan presiden dan wakil presiden
d. Memberhentikan presiden serta wakil presiden
e. Memberhentikan wakil presiden
Jawaban: c

43. Hak DPR buat mengadakan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah disebut....
a. Hak intrpelasi
b. Hak angket
c. Hak inisiatif
d. Hak amandemen
e. Hak petisi
Jawaban: b

44. Kedaulatan berada di tangan masyarakat serta dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bunyi....
a. Pasal 1 ayat (1)
b. Pasal 1 ayat (2)
c. Pasal 2 ayat (1)
d. Pasal 2 ayat (2)
e. Pasal 2 ayat (3)
Jawaban: b

45. Badan yg bertugas menjalankan undang-undang disebut....
a. Konstitutif
b. Legislatif
c. Yudikatif
d. Eksekutif
e. Eksaminatif
Jawaban: d

46. Pasal yang mengungkapkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yg dipilih melalui pemilihan umum merupakan....
a. Pasal 1 ayat (1)
b. Pasal 2 ayat (1)
c. Pasal 3 ayat (1)
d. Pasal 4 ayat (1)
e. Pasal 5 ayat (1)
Jawaban: b

47. Berdasarkan UUD 1945 yang akan terjadi amandemen, pernyataan-pernyataan terkait bersama Majelis Permusyawaratan Rakyat berikut adalah salah, kecuali....
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat memilih, mengangkat, dan melantik presiden
b. Majelis Permusyawaratan Rakyat mengganti dan menetapkan undang-undang dasar
c. MPR merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat
d. Majelis Permusyawaratan Rakyat memutuskan GBHN buat presiden
e. MPR menjadi lembaga tertinggi negara
Jawaban: b

48. Lembaga pemerintahan yg berhak mengajukan rancangan undang-undang adalah....
a. DPR serta MPR
b. DPR dan presiden
c. DPR serta DPRD
d. Presiden dan gubernur
e. Majelis Permusyawaratan Rakyat dan presiden
Jawaban: b

49. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan eksekutif di jalankan oleh....
a. Presiden dan menteri
b. Presiden dan DPR
c. Presiden dan MPR
d. Presiden
e. DPD
Jawaban: d

50. Pemilihan umum (pemilu) diselenggarakan buat memilih, kecuali....
a. Anggota DPR
b. Anggota MPR
c. Presiden
d. Wakil presiden
e. Anggota DPD
Jawaban: b

51. Secara formal rancangan undang-undang menjadi undang-undang disahkan oleh....
a. Presiden
b. DPR
c. DPD
d. MPR
e. BPK
Jawaban: d

52. Lembaga yg bertugas mengawasi keuangan negara merupakan....
a. DPR
b. DPD
c. BPK
d. KY
e. MPR
Jawaban: c

53. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru di Indonesia mempunyai fungsi mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final buat, kecuali....
a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
b. Memutus sengketa wewenang lembaga negara
c. Menciptakan partai politik
d. Memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan umum
e. Memutus pembubaran partai politik
Jawaban: c

54. DPD adalah lembaga negara yg dibentuk buat menjalankan tugas utama....
a. Membantu MPR pada mengganti undang-undang dasar
b. Membantu pemerintah pada mengajukan RUU
c. Mewakili serta memperjuangkan aspirasi daerah
d. Mewadahi serta memperjuangkan kepentingan golongan
e. Membantu presiden pada pemerintahan
Jawaban: b

55. Semua rakyat negara memiliki kedudukan yg sama pada hukum dan pemerintahan dan harus menjunjung aturan dan pemerintahan. Hal tersebut terdapat dalam UUD 1945 pasal....
a. 22 ayat 1
b. 26 ayat 1
c. 27 ayat 1
d. 28 ayat 1
e. 29 ayat 1
Jawaban: c

56. Pasal 6A ayat 1 amandemen UUD 1945 menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih.....
a. MPR
b. DPR
c. MA
d. Langsung oleh rakyat
e. DPD
Jawaban: d

57. Berikut ini pemegang kekuasaan yudikatif, yaitu....
a. DPD
b. DPR
c. MK
d. BPK
e. Presiden
Jawaban: c

58. Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, seseorang presiden kini dapat menduduki jabatannya paling lama dalam waktu....
a. 5 tahun
b. 10 tahun
c. 15 tahun
d. 20 tahun
e. 25 tahun
Jawaban: b

59. Dalam melaksanakan tugasnya, presiden tak berkuasa secara mutlak, tetapi dibatasi oleh....
a. Undang-Undang Dasar 1945
b. Peraturan daerah
c. Keputusan MPR
d. Pancasila
e. Peraturan pemerintah
Jawaban: a

60. Menteri-menteri sebagai pembantu presiden bertanggung jawab kepada.....
a. Presiden
b. MPR
c. DPR
d. DPD
e. BPK
Jawaban: a

61. Kekuasaan tertinggi pemerintahan di Negara Indonesia terdapat di tangan....
a. MPR
b. DPR
c. Presiden
d. Rakyat
e. DPD
Jawaban: c

62. Bupati merupakan kepala wilayah otonom di tingkat kabupaten yang dipilih melalui....
a. Pilkada
b. Pemilu
c. Voting
d. Musyawarah
e. Rapat
Jawaban: a

63. Kepala dinas daerah diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah atas usul....
a. Sekretaris DPRD
b. Bupati
c. Sekretaris daerah
d. DPRD
e. Mendagri
Jawaban: c

64. Undang-undang yg mengatur mengenai pemerintahan daerah adalah....
a. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2004
b. Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2004
c. Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004
d. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004
e. Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004
Jawaban: d

65. Kebijakan otonomi darah dilatarbelakangi oleh....
a. Pemerintah pusat tak lagi dibebani menaruh anggaran kepada daerah
b. Wilayah-daerah lebih kreatif dalam membuatkan asal dayanya
c. Terjadinya proses pemindahan kekuasaan dari pusat ke daerah
d. Putera-putera daerah bisa berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan di daerahnya.
e. Pemerintah pusat terlalu luas urusannya.
Jawaban: c

66. Undang-Undang yg mengatur mengenai Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat serta Daerah adalah....
a. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2004
b. Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2004
c. Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004
d. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004
e. Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004
Jawaban: e

67. Pelaksanaan otonomi daerah berpusat di daerah.....
a. Propinsi
b. Kabupaten/kota
c. Kota administratif
d. Desa
e. Ibu kota
Jawaban: b

68. Komponen-komponen pemerintah pusat merupakan....
a. Presiden, menteri, dan gubernur
b. Presiden, DPR, dan menteri
c. Presiden dan para menteri
d. Presiden, ketua DPR, dan Ketua Mahkamah Agung
e. Presiden, MPR, dan DPR
Jawaban: c

69. Penyerahan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dinamakan.....
a. Desentralisasi
b. Dekonsentrasi
c. Tugas pembantuan
d. Otonomi daerah
e. Sentralisasi
Jawaban: a

70. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah serta/atau perangkat pusat di daerah diklaim.....
a. Desentralisasi
b. Dekonsentrasi
c. Tugas pembantuan
d. Otonomi daerah
e. Sentralisasi
Jawaban: b

71. Kesatuan warga yg memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang mengatur serta mengurus kepentingan warga setempat prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat pada ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dinamakan.....
a. Desentralisasi
b. Dekonsentrasi
c. Tugas pembantuan
d. Daerah otonom
e. Otonomi daerah
Jawaban: d

72. Berikut bidang-bidang yg masih menjadi wewenang pemerintah pusat, kecuali....
a. Politik
b. Agama
c. Kesehatan
d. Keuangan
e. Pertahanan dan keamanan
Jawaban: c

73. Badan eksekutif di daerah kabupaten adalah....
a. Gubernur
b. Bupati
c. DPRD kabupaten/kota
d. Camat
e. Wali kota
Jawaban: b

74. Badan eksekutif di daerah kota adalah....
a. Gubernur
b. Bupati
c. DPRD kabupaten/kota
d. Camat
e. Wali kota
Jawaban: d

75. Badan legislatif di kabupaten adalah....
a. Gubernur
b. Bupati
c. DPRD kabupaten
d. Camat
e. Wali kota
Jawaban: c

76. Berikut ini bidang pemerintahan yg wajib dilaksanakan oleh pemerintah wilayah, kecuali....
a. Pekerjaan umum
b. Kesehatan
c. Pendidikan
d. Fiskal
e. Tata ruang
Jawaban: d

77. Kedudukan DPRD terhadap pemerintah daerah merupakan....
a. Sejajar
b. Lebih tinggi
c. Lebih rendah
d. Lembaga otonom
e. Lembaga administratif
Jawaban: a

78. Kepala wilayah serta DPRD wajib kolaborasi dalam menetapkan....
a. Kepala daerah
b. Peraturan daerah
c. Keputusan daerah
d. Pengangkatan pejabat darah
e. Kebijakan daerah
Jawaban: b

79. Jabatan kepala daerah pada satu periodenya....
a. 4 tahun
b. 5 tahun
c. 6 tahun
d. 8 tahun
e. 10 tahun
Jawaban: b

Baca Juga: Soal UTS Pendidikan Agama Islam (PAI) Kelas 10 SMA Dan Kunci Jawabannya

80. Keuangan wilayah yang diperoleh dari Pajak Bumi serta Bangunan harus disetorkan ke pemerintah pusat sebanyak....
a. 10%
b. 20%
c. 50%
d. 80%
e. 90%
Jawaban: a

Penutup

Nah, demikianlah 80 contoh soal Ujian Tengah Semester (UTS) buat mata pelajaran PPKN, semoga soal yg aku bagikan ini dapat menambah wawasan kamu sekaligus mengasah kemampuan anda pada mengerjakan soal.
Baiklah, aku rasa itu saja yg bisa saya sampaikan, semoga anda bisa mengambil manfaat dari artikel ini ya. Terimakasih.

Soal UAS PKN Kelas 10 SMA Dan Kunci Jawabannya

  
Soal UAS PKN Kelas 10 SMA Dan Kunci Jawabannya

Soal UAS PKN Kelas 10 SMA Dan Kunci Jawabannya - Dikesempatan ini, saya akan balik memberikan soal-soal UAS (Ujian Tengah Semester) buat kelas 10 SMA/MA.

Karena kemarin saya sudah menunjukkan soal UAS PAI & BP, maka dalam kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan soal UAS mata pelajaran PKN. Berikut adalah soalnya:

PETUNJUK UMUM
1. Tulis namamu di sudut kanan atas
2. Bacalah setiap soal dengan teliti.
3. Kerjakan dulu soal yg kamu anggap gampang.
4. Periksa balik pekerjaanmu sebelum diserahkan dalam Pengawas/Guru

A. Jawablah soal dibahwah ini beserta benar !

1. Kemerdekaan memeluk keyakinan dan kebebasan menyatakan pendapat merupakan bentuk hak asasi….
a. Politik
b. Pribadi
c. Sosial dan budaya
d. Persamaan hukum
e. Perlindungan hukum
Jawaban: b

2. Berdasarkan pasal 19 Ayat (1) anggota DPR dipilih melalui….
a. Keputusan presiden
b. Pemilihan umum
c. Undang-undang
d. Ketetapan MPR
e. Menteri
Jawaban: b

3. UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas….
a. Pasal-pasal
b. Pembukaan serta penjelasan
c. Pembukaan dan batang tubuh
d. Pembukaan, btg tubuh, dan penjelasan
e. Pasal, hukum peralihan serta aturan penjelas
Jawaban: d

4. Landasan Konstitusional di Indonesia yang sah serta dijunjung tinggi semua bangsa Indonesia adalah….
a. UUD 1945
b. Undang-Undang
c. Pancasila
d. Ketetapan MPR
e. Instruksi Presiden
Jawaban: a

5. Pemerintah wilayah serta DPRD menganut asas….
a. Sosial dan politik
b. Otonomi serta ekonomi
c. Otonomi serta tugas pembantuan
d. Ekonomi dan politik
e. Otonomi dan politik
Jawaban: c

6. Berikut ini tidak termasuk pada tujuan penyelenggaraan otonomi wilayah merupakan….
a. Menaikkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat
b. Pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan
c. Desentralisasi melahirkan otonomi daerah
d. Pemeliharaan interaksi yg serasi antara pusat dan daera
e. Mengoptimalkan potensi daerah
Jawaban: c

7. Sumber motivasi serta aspirasi, tekad, serta semangat bangsa Indonesia dan harapan yang ingin ditegakkan dalam lingkungan nasional dan internasional merupakan….
a. Pancasila
b. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
c. Batan g Tubuh Undang-Undang Dasar 1945
d. Penjelasan UUD 1945
e. Perundang-undangan
Jawaban: b

8. Kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke pada cabang-cabang yang bersifat check and balances merupakan pernyataan mengenai negara memuat….
a. Zul Afdi Ardian
b. Jimly Ashiddiqie
c. Moh. Kusnardi
d. Harmaily Ibrahim
e. Montesquieu
Jawaban: b

9. Konsep trias politica ditemukan oleh….
a. John Locke
b. Montesquieu
c. Zul Afdi Ardian
d. Harmaily Ibrahim
e. Moh. Kusnardi
Jawaban: b

10. Buku yang berjudul Two Treaties of Government mengusulkan agarkekuasaan di dalam Negara itu dibagi dalam organ-organ Negara yang memiliki fungsi yg berbeda-beda adalah karangan….
a. Mostesquieu
b. Miriam Budiardjo
c. Jimly Ashiddiqie
d. John Locke
e. Harmaily Ibrahim
Jawaban: d

11. Lembaga pemerintah yg membidangi urusan tertentu pada pemerintah disebut….
a. Departemen
b. Kementerian
c. DPD
d. DPR
e. MPR
Jawaban: b

12. Kementerian Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor….
a. 37 tahun 2008
b. 38 tahun 2008
c. 39 tahun 2008
d. 40 tahun 2008
e. 41 tahun 2008
Jawaban: c

13. Kekuasaan yg berhubungan dengan penyelenggaraan investigasi atas pengelolaan serta tanggung jawab mengenai keuangan negara diklaim kekuasaan….
a. Moneter
b. Yudikatif
c. Legislatif
d. Eksaminatif
e. Eksekutif
Jawaban: d

14. Kekuasaan untuk memutuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur serta menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan memelihara kestabilan nilai rupiah diklaim kekuasaan….
a. Moneter
b. Yudikatif
c. Legislatif
d. Eksaminatif
e. Eksekutif
Jawaban: a

15. Pemerintah pusat meyerahkan wewenang pemerintah kepada pemerintah wilayah buat mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintah di wilayah dianggap….
a. Otonomi daerah
b. Sentralisasi
c. Desentralisasi
d. Kewenangan daerah
e. Pemisah kekuasaan
Jawaban: a

16. Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 mengenai kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian Negara yang dibuat berjumlah….kementerian Negara
a. 30
b. 31
c. 32
d. 33
e. 34
Jawaban: e

17. BNP2TKI adalah kepanjangan dari….
a. Badan Nasional Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
b. Badan Negara Penempatan serta Perlindungan Tenaga Kerja Ilegal
c. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
d. Badan Negara Pelayanan dan Pendataan Tenaga Kerja Ilegal
e. Dadan Naional Pelayanan serta Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
Jawaban: c

18.kelompok sosial yang menduduki daerah atau wilayah tertentu yang diorganisir di bawah lembaga politik serta pemerintah yang efektif, mempunyai satu kesatuan politik, berdaulat pada akhirnya berhak menentukan tujuan nasionalnya dianggap….
a. Wilayah
b. Negara
c. Pemerintah
d. Daerah
e. Lembaga
Jawaban: b

19. Organisasi masyarakat mempunyai daerah, yg mana kekuasaan Negara berlaku sebagai kedaulatan, merupakan pengertian Negara menurut….
a. Miriam Budiardjo
b. Joko Sutomo
c. Sunarko
d. George Jellink
e. Robert Mac Iver
Jawaban: c

20. Suatu perkumpulan sosial yang memiliki fungsi memelihara ketertiban, menghormati keribadian warga Negara ,melindungi rakyat, dan membentuk kesejahteraan umum , merupakan definisi Negara sebagai…
a. Organisasi kekuasaan
b. Organisasi politik
c. Organisasi kesusilaan
d. Negara intergralistik
e. Negara federal
Jawaban: b

21. Tokoh yang berpendapat bahwa manusia dalam hakikatya merdeka serta sama, maka buat mengklaim hak-hak manusia didirikan Negara, dan hukum harus menjadi dasar Negara merupakan….
a. John Locke
b. Montesquie
c. Sunarko
d. J.J Rousseau
e. Miriam Budiardjo
Jawaban: d

22. Kumpulan manusia yg hidup bermasyarakat di wilayah suatu Negara serta mempunyai cita-cita buat hidup bersama dalam suatu kesatuan politik disebut….
a. Masyarakat Negara
b. Rakyat
c. Penduduk
d. Orang asing
e. Bukan penduduk
Jawaban: b

23. Orang-orang yang berada di daerah suatu Negara, tetapi status hukumnya sebagai warga Negara lain serta mereka tunduk dalam peraturan aturan Negara lokasi mereka berada, diklaim….
a. Penduduk
b. Bukan penduduk
c. Rakyat Negara
d. Orang asing
e. Rakyat
Jawaban: d

24. Unsur mutlak suatu Negara sebagai tempat berhuninya Negara dan tempat berlangsungnya pemerintahan yang berdaulat disebut….
a. Rakyat
b. Penduduk
c. Wilayah Negara
d. Daerah daratan
e. Wilayah lautan
Jawaban: c

25. Wilayah samudera suatu Negara yang lebih dari 200 mil laut disebut….
a. ZEE
b. Batas zona bersebelahan
c. Batas laut territorial
d. Batas landas benua
e. Batas garis pantai
Jawaban: a

26. Pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggotanya dan sistem politik diklaim….
a. Budaya politik
b. Sistem politik
c. Infrastruktur politik
d. Suprastruktur politik
e. Partai politik
Jawaban: a

27. Dibawah ini yg bukan merupakan suprastruktur politik Indonesia merupakan….
a. MPR
b. DPR
c. DPD
d. Presiden
e. LSM
Jawaban: e

28. Di bawah ini yang bukan merupakan insfrastruktur politik Indonesia merupakan….
a. Partai politik
b. Kalangan kepentingan
c. Kelompok penekan
d. Presiden
e. Media komunikasi politik
Jawaban: d

29. Sekelompok manusia yang bersatu atau mengadakan aktivitas karena adanya kepentingan tertentu diklaim….
a. Partai politik
b. Kelompok penekan
c. Kelompok penekanan
d. Media komunikasi politik
e. Tokoh politik
Jawaban: c

30. Instrumen politik yang berfungsi mengungkapkan berita dan persuasi tentang politik baik dari pemerintah kepada masyarakat serta kebalikannya merupakan….
a. Kalangan penekan
b. Tokoh politik
c. Partai politik
d. Kelompok kepentingan
e. Media komunikasi politik
Jawaban: e

31. Subsistem dari sistem sosial adalah….
a. Sistem nilai
b. Sistem norma
c. Sistem politik
d. Sistem keluarga
e. Sistem pemerintahan
Jawaban: c

32. Institusi politik yg digunakan oleh rakyat buat menyalurkan aspirasi dan kebutuhannya beserta target akhir adalahuntuk memengaruhi atau bahkan menciptakan kebijakan pemerintah dianggap sebagai….
a. Kelompok kepentingan
b. Kelompok penekan
c. Kelompok politik
d. Media komunikasi politik
e. Kalangan tokoh politik
Jawaban: b

33. Partai politik adalah sekelompok masyarakat Negara yang sedikit banyak terogsnisasi, yg bertindak sebagai suatu politik, dan bertujuan menguasai pemerintahan, dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka, merupakan pengertian partai politik menurut….
a. Mariam Budiarjo
b. Mostesquieu
c. Sugmund Neumann
d. Roger F. Soltau
e. George Jellineck
Jawaban: d

 34. Kata partisipasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu….
a. Participatie
b.participation
c. Partilipatio
d. Participare
d. Participationare
Jawaban: a

35. Keterlibatan masyarakat dalam segala tahapan kebijakan, mulai semenjak pembuatan keputusan hingga bersama penilaian keputusan, termasuk peluang buat ikut dan dalam pelaksanaan keputusan dianggap….
a. Partisipasi sosial
b. Partisipasi budaya
c. Partisipasi ekonomi
d. Partisipasi politik
e. Pastisipasi keamanan
Jawaban: d

36. Otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu….
a. Autonomos
b. Aoutonomatica
c. Autonomaia
d. Autonomy
e. Automanica
Jawaban: a

37. Keleluasaan daerahuntuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata terdapat serta diperlukan serta tumbuh, hdup, serta berkembang di wilayah disebu prinsip otonomi….
a. Sluas-luasnya
b. Bertanggung jawab
c. Nyata
d. Satu arah
e. Menyeluruh
Jawaban: c

38. Di bawah ini merupakan pemerintah wilayah, kecuali….
a. Gubernur
b. Presiden
c. Bupati
d. Walikota
e. Camat
Jawaban: b

39. Istilah dari yustisi, yaitu….
a. Keamanan
b. Ketertiban
c. Pertahanan
d. Peradilan
e. Kesejahteraan
Jawaban: d

40. Ampunan yg diberikan presiden kepada orang yg sudah dijatuhi hukuman atas pertimbangan Mahkamah Agung dianggap….
a. Amnesti
b. Reabilitasi
c. Abolisi
d. Kodlisi
e. Grasi
Jawaban: e

41. Sebutkan kekuasaan presiden yg diatur dalam Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945!
Jawaban: Kekuasaan dan kewenangan presiden dalam UUD 1945 antara lain:
Pasal 4
(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar
(2) Dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh satu wakil presiden
Pasal 5
(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
(2) Pesiden memutuskan peraturan pemerintah buat menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
Pasal 7
Presiden serta wakil presiden memegang jabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya bisa dipilih balik dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
Pasal 7A
Presiden serta/atau wakil presiden bisa diberhentikan pada masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, baik bila terbukti sudah melakukan pelanggaan aturan berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela maupun jika terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden serta/atau wakl presiden.
Pasal 7B
(1) Usul pemberhentian presiden serta/wakil presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan peminatan kepadaMhkamah Konstitusi buat memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan/atau wakil presiden sudah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau pendapat bahwa presiden serta/atau wakil presiden tak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.
Pasal 7C
Presiden tak dpat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwaklan Rakyat.
Pasal 10
Presiden memegang kekuasaan yg tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
Pasal 11
(1) Presiden bersama persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian beserta negara lain.
Pasal 12
Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan yang akan terjadi keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.
Pasal 13
(1) Presiden mengangkat duta serta konsul.
(2) Dalam hal pengangkatan duta, presiden memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain beserta memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Pasal 14
(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memerhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
(2) Presiden memberi amnesti serta abolisi bersama memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Pasal 15
Presiden memberi gelar, indikasi jasa, dan lain-lain indikasi kehormatan yang diatur dengan undnag-undang.
Pasal 17
(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
(2) Menteri-menteri itu diangkat serta diberhentikan oleh presiden.
(3) Setiap menteri membidangi urusn tertentu pada pemerintahan
(4) Pembentukan, pengubahan, serta pembubaran kementerian negara diatur pada undang-undang.

42. Sebutkan kementerian yg menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah!
Jawaban: Kementerian yang menangani urusan pemerintahan pada rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, terdiri atas:
a. Kementerian Sekertariat Negara
b. Kementerian Riset serta Teknologi
c. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
d. Kementerian Lingkungan Hidup
e. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
f. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Politik
g. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
h. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
i. Kemeterian Badan Usaha Milik negara
j. Kementerian Perumahan Rakyat
k. Kementerian Pemuda dan Olah Raga

43. Sebutkan batas-batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia!
Jawaban: Berikut ini dipaparkan batasbatas wilayah Indonesia di sebelah utara, barat, timur dan selatan.
a. Batas Wilayah Indonesia sebelah utara berbatasan langsung bersama Malaysia (bagian timur), tepatnya disebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakam negara yang berbatasan langsung beserta daerah darat Indonesia. Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung bersama laut lima negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina.
b. Batas Wiayah Indonesia sebelah barat berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan perairan negara India. Tidak terdapat negara yg berbatasan langsung bersama daerah darat Indonesia di sebelah barat. Walaupun secara geografis daratan Indonesia disebelah terpisah jauh beserta daratan India,tetapi keduanya mempunyai batas batas batas wilayah yg terletak di titik-titik tertentu disekitar Samudera Hindia serta Laut Andaman. Dua pulau yg menandai perbatasan Indonesia-India merupakan pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India.
c. Batas Wilayah Indonesia sebelah timur berbatasan langsung beserta daratan Papua Nugini serta perairan Samudera Pasifik. Indonesia dan Papua Nugini telah menyepakati hubungan bilateral antar kedua negara mengenai batas-batas wilayah, tak hanya daerah darat melainkan pula daerah laut. Wilayah Indonesia sebelah timur,yaitu Provinsi Papua berbatasan bersama daerah Papua Nugini sebelah barat, yaitu Provinsi Barat (Fly) dan Provinsi Sepik Barat (Sandaun).
d. Batas Wilayah Indonesia sebelah selatan berbatasan langsung bersama wilayah Timor Leste merupakan bekas daerah Indonesia yang telah memisahkan diri menjadi negara sendiri pada tahun 1999., dahulu Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan Provinsi yg berbatasan langsung bersama Timor Leste, tepatnya di kabupaten Belu. Selain itu, Indonesia juga berbatasan beserta perairan Australia. Diawal tahun 1997, Indonesia dan Australia telah menyepakati batas-batas daerah negara keduanya yang meliputi zona ekonomi eksklusif (ZEE) serta batas landas kontinen.

44. Jelaskan perbedaan apatride dan bipatride!
Jawaban: Apatride, yaitu adanya seseorang penduduk yg sma sekali tak memiliki kewarganegaraan. Misalnya, seseorang keturunan bangsa X yg menganut asas soli lahir di negara Y yg menganut asas ius sanguinis. Maka orang tadi tidaklah menjadi masyarakat negara Y. Dengan demikian orang tersebut tak bisa mempunyai kewarganegaraan. Sedangkan bipatride, yaitu adanya seseorang penduduk yg memiliki dua macam kewargnegaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap). Misalnya, seorang keturunan bangsa X yg menganut asas ius sanguinis lahir di negara Y yang menganut asas ius soli. Oleh karena dia keturunan bangsa X, maka ia di anggap sebagai masyarakat negara X. Akan tetapi,negara Y juga menduga beliau masyarakat negaranya lantaran didasarkan tempat lahirnya.

45. Sebutkan komponen-komponen insfrastrujtur politik Indonesia!
Jawaban: Insfrastruktur politik Indonesia meliputi lima komponen yaitu partai politik, kalangan kepentingan, keompok penekan, media komunikasi politik, serta tokoh politik.

46. Jelaskan yang dimaksud bersama rakyat Negara Indonesia!
Jawaban: Adapun pengertian masyarakat negara Indonesia menurut UUD 945 pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa yang menjadi warga negara adalah orangorang dari bangsa lain yang disahkan bersama undang-undang sebagai masyarakat negara.

47. Sebutkan serta jelaskan prinsip-prinsip otonomi daerah!
Jawaban: Prinsip otonomi wilayah merupakan:
a. Otonomi seluas-luasnya.
b. Otonomi merata.
c. Otonomi bertanggungjawab.

48. Bagaimanakah hubngan antara pemerintah pusat bersama pemerintah wilayah!
Jawaban: Hubungan antara pemerintah pusat beserta pemerintah daerah dikenal ketika asas sentralisasi, asas desentralisasi, asas dekonsetrasi, asas perbantuan, serta otonomi daerah.

49. Sebutkan fungsi pemerintahan pusat dalam pelaksanaan otonomi wilayah!
Jawaban: Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah meiliki tiga fungsi, yaitu:
a. Fungsi layanan.
b. Fungsi pengaturan.
c. Fungsi pemberdayaan antara lain:
1) Menyediakan insfrastruktur ekonomi
2) Menyediakan barag dan jasa objektif
3) Menjembatani perseteruan dalam masyarakat
4) Menjaga kompetisi
5) Menjamin askes minimal setiap individu kepada barang dan jasa
6) Menjaga stabilitas ekonomi

Baca Juga: Soal UAS PAI & BP Kelas 10 SMA/MA Dan Kunci Jawabannya

50. Sebutkan tugas dan kewenangan kepala daerah!
Jawaban: Tugas serta wewenang kepala wilayah, termuat pada Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Pasal 25, di antaranya sebagai berikut:
a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah.
B. Mengajukan rancangan peraturan wilayah.
c. Menetapkan peraturan derah yang sudah menerima persetujuan bersama DPRD.
d. Menyusun serta mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD buat dibahas dan ditetapkan dengan.
e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban wilayah.
f. Mewakili daerahnya di dalam serta diluar pengadilan.
Baca Juga

g. Melaksanakan tugas dan kewenangan lain sesuai peraturan perundang-undangan

Penutup

Itu beliau soal UAS kelas 10 Sekolah Menengah Atas buat mata pelajaran PKN. Semoga soal-soal di atas dapat menambah wawasan serta kemampuan anda ya. Akhir kata admin ucapkan terimakasih serta sampai jumpa di lain kesempatan.

Jelaskan Penjelasan Mobilitas Sosial?

  
Jelaskan Pengertian Mobilitas Sosial?

Mobilitas Sosial atau juga mampu dianggap sebagai gerak sosial adalah suatu proses atau tahapan perpindahan posisi atau kedudukan seseorang atau sekelompok orang dari tingkatan yang satu ketingkatan lainnya

Pengertian Mobilitas Sosial menurut para ahli:

1. Paul B. Horton

Mobilitas Sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata yg lainnya.

2. Kimball Young & Raymond W. Mack

Mobilitas Sosial merupakan suatu gerak pada struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kalangan sosial.

Struktur sosial mencakup sifat interaksi antar individu pada kalangan serta interaksi antara individu serta kelompoknya.

3. Anthony Giddens

Mobilitas Sosial menunjuk pada gerakan dari orang perorang dan kelompok-kelompok di antara kedudukan-kedudukan sosial ekonomi yang berbeda.

4. Horton & Hunt

Mobilitas Sosial merupakan tindakan berpindah dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya.

Nah buat memperdalam pemahaman kamu tentang Mobilitas Sosial, marilah kita simak kisah singkat berikut ini:

Mas'oed Si Penjual Koran Yang Sukses

Mas'oed adalah seorang anak yang terlahir dari kelompok tak mampu, beliau terlahir dari pasangan seseorang petani miskin yang serba kekurangan.

Orang tua Mas'oed hanya sanggup menyekolahkannya sampai tingkat SMP saja. Walaupun begitu, Mas'oed tetap berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya sampai ke jenjang yang lebih tinggi.

Demi mengganti serta memperbaiki kondisi dan status sosialnya sebagai orang yg tidak sanggup, dalam tahun 1980 Mas'oed memutuskan buat merantau ke kota.

Sesampainya di kota, Mas'oed serta sahabat-temannya berjualan koran di jalanan buat memenuhi kebutuhan hidup dan sekolah. Walaupun hanya berjualan koran, namun ternyata Mas'oed masih mampu melanjutkan sekolahnya bahkan hingga keperguruan tinggi.

Berbulan-bulan Mas'oed menimba ilmu di perguruan tinggi ternyata memberikannya wawasan serta pengetahuan yg luas tentang dunia bisnis. Hingga akhirnya Mas'oed menghentikan pekerjaannya sebagai penjual koran serta mulai membentuk bisnis baru yaitu berjualan buku di toko barunya.

Kini bisnis toko buku Mas'oed sudah berkembang serta banyak diminati orang, bahkan kini Mas'oed sudah mempunyai 4 cabang toko buku yang telah mempekerjakan lebih dari 200 orang.

Status sosial Mas'oed sebagai seorang yang miskin dan serba kekurangan kini telah berubah menjadi pengusaha terpandang dikotanya.

Keberhasilan Mas'oed ini tidak lepas dari bisnis, kerja keras, dan kegigihannya yang luas biasa. Hingga mengantarkannya menjadi seseorang yang sukses.

Dari kutipan singkat kisah Mas'oed di atas kita sanggup mengambil kesimpulan bahwa Mobilitas Sosial merupakan suatu perpindahan status sosial atau kedudukan sosial dari satu tingkatan ketingkatan lainnya.

Bisa dipandang dari kisah di atas bahwa Mas'oed telah mengalami mobilitas sosial dimana dulunya ia hanyalah orang yg tak mampu namun lihatlah sekarang beliau adalah seorang pengusaha sukses.

Baca Juga: Sebutkan Dan Jelaskan Tugas Dan Wewenang MPR Menurut UUD 1945?

Perpindahan status dari orang miskin menjadi orang kaya inilah yang dianggap Mobilitas Sosial, begitu juga perpindahan status dari orang kaya menjadi orang miskin.